Kita Sudah Lupa dengan Hakikat Dewan Perwakilan Rakyat

Saya ingat betul dulu pada saat saya masih di bangku SMP, Guru Pendidikan Kewarganegaraan saya berkata, "Demokrasi langsung itu hanya ada di Athena kuno, saat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk menerapkan demokrasi langsung. Maka dari itu dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat, tugasnya jelas mewakili rakyat. Mereka menghimpun suara rakyat untuk disuarakan dalam sidang dan rapat yang mereka adakan. Menghimpun suara. Saya tidak yakin apa benar DPR kita ini sudah menghimpun suara atau belum.

Sampai saat ini, saya yakin anda semua (dan saya) sangat ragu dalam menjawab pertanyaan "bagaimana cara DPR mendengar aspirasi rakyat?" hayo ngaku saja :)

Bahkan, saat saya searching dengan mesin pencari, saya tidak bisa menemukan jawaban yang diinginkan.

Saat ini, dengan mencuatnya kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Setya Novanto, DPR bagaikan sekelompok sindikat kejahatan yang meresahkan masyarakat.

DPR bagaikan musuh rakyat, sedangkan pemerintah saat ini bagai malaikat yang melindungi rakyat dari sebuah organisasi kejahatan yang bernama DPR. Hal ini bukan tanpa bukti. Dibuatnya situs laporpresiden.id oleh pemerintah adalah salah satu wujud ketidakmampuan DPR dalam mendengarkan aspirasi rakyat.

Padahal prosedur yang benar (setidaknya menurut nurani) dalam demokrasi perwakilan adalah: rakyat menyampaikan aspirasi kepada DPR, DPR menyampaikan aspirasi rakyat kepada lembaga eksekutif, eksekutif (dalam hal ini presiden) mewujudkan aspirasi rakyat dengan kebijakan dan program yang dilaksanakannya.

DPR yang sekarang ini hanya bisa mengkritik pemerintah. Seakan-akan pemerintah selalu salah di mata mereka. Padahal jelas pemerintah yang sekarang sangat peduli dengan rakyat. Bisa dilihat dari Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Setya Novanto dalam kasus pencatutan nama presiden baru-baru ini, mengindikasikan pemerintah yang benar-benar mengikuti kehendak rakyat. Sementara DPR yang merasa terancam bersikap defensif dengan tokoh-tokohnya Fadli Zon dan Fahri Hamzah membenarkan tindakan Setya Novanto dan menganggapnya suatu kewajaran.

Jika kita tanya pada orang-orang apa fungsi DPR, saya yakin tidak banyak yang tahu. Rakyat kenal DPR sebagai orang-orang kaya yang makan gaji buta, onar, suka tidur saat bekerja, suka titip absen, suka cari perhatian bak selebritas, sebagai musuh bebuyutan pemerintah, dan bahkan sebagai musuh rakyat. Bukan sebagai lembaga tempat rakyat mengadukan semua masalahnya untuk ditindaklanjuti ke pemerintah.

DPR yang sekarang, tampaknya lebih memilih "studi" jauh-jauh ke luar negeri, mendengarkan orang-orang lansia elite partai mereka dan sibuk mencari kesalahan yang dibuat pemerintah, dibanding duduk manis di tengah taman kota, mengumpulkan orang-orang, membicarakan masalah yang sedang dihadapi, mendengarkan insight kreatif dari para pemuda, dan membantu mencarikan solusi buat pemerintah.

DPR sekarang justru menyusahkan pemerintah dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Rakyat ingin ini, ingin itu, banyak sekali, pemerintah sudah siap melaksanakan, namun DPR yang menganggapnya tidak sebagai kepentingan golongannya akan menolak rancangan program yang diajukan pemerintah.

Apanya yang demokrasi jika Dewan Perwakilan Rakyatnya saja tidak mau mendengar rakyat. Apanya yang demokrasi perwakilan jika DPRnya tidak mewakili rakyat melainkan mewakili partai?

"Kondisi seperti ini pantas disebut pemerintahan oligarki", pungkas Ibu Guru.