Bayar Pajak Awan Kinton ke Ditjen Pajak RI

Pajak adalah momok menakutkan bagi sebagian besar orang. Betapa tidak? Uang hasil kerja keras kita harus disisihkan sebagian untuk negara. Iya kalau uangnya memang benar-benar digunakan untuk pembangunan. Lha kalau ternyata disikat para mafia bagaimana? Hehehe. Kompleksnya proses pembayaran pajak serta image para pegawai pajak yang menyeramkan pun disinyalir sebagai salah satu alasan terkuat mengapa para wajib pajak terlalu malas untuk membayar pajak.

Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia (DJP) tampaknya telah menyadari masalah ini. Bagaimana mungkin target pendapatan negara dari pajak dapat terpenuhi jika para wajib pajak saja terlalu malas diribetkan oleh segala birokrasi perpajakan? Menariknya, inovasi yang dilakukan DJP untuk mengatasi masalah tersebut tidak hanya membangun sistem bayar pajak ‘online’ ataupun dengan ‘sosialisasi’ mahal seperti yang kerap latah dilakukan oleh lembaga sektor publik lainnya.

Daripada mengikuti jejak lembaga lain, DJP dengan berani melawan budaya lama instansi pemerintah yang terkesan kaku dan rumit dengan mengganti bahasa komunikasi social media marketingnya menjadi lebih simple, fun, dan wajib pajak-friendly.

Apa yang dilakukan DJP ini adalah adaptasi dari metode pemasaran bisnis yang disebut Experiential Connection. Experiential Connection adalah suatu hubungan timbal balik yang terjadi antara suatu instansi dengan pelanggan atau pengguna jasanya. Experiential Connection digunakan untuk mengantarkan pengalaman personal seseorang yang berinteraksi langsung dengan suatu instansi. Istilah ini pernah digunakan oleh seorang marketer dunia asal Indonesia, Hermawan Kartajaya, dalam bukunya WOW Marketing, untuk menjelaskan apa yang dilakukan Coca-cola dahulu dalam menumbuhkan intimacy dengan pelanggannya. Coca-cola adalah salah satu brand pertama yang membalas keluh-kesah pelanggan di Twitter. Hal ini patut diapresiasi karena banyak brand lain yang terkesan masa bodoh dengan feedback pelanggan di media sosial dan kebanyakan brand cenderung menggunakan media sosial sebagai media untuk berkomunikasi satu arah. Apa yang dilakukan Coca-cola ini membangun antusiasme dan kedekatan pelanggan dengan sebuah instansi. Hal yang sama tampak sedang diupayakan oleh DJP dengan tujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat akan perpajakan.

Hasilnya? Memang belum dapat kita rasakan secara langsung, tapi setidaknya pada bulan Agustus ini, pencapaian pajak terhadap target meningkat hingga 7,5 persen lebih tinggi dari tahun lalu. Terlepas dari hal tersebut, efek jangka panjangnya lah yang menjadi penting. Para calon wajib pajak seperti kita yang telah berinteraksi langsung dengan Taxmin (sebutan untuk admin Twitter DJP) akan jadi lebih melek pajak.

Tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun, dengan cukup mengganti cara berkomunikasi saja, DJP sudah mampu melangkah selangkah lebih maju menuju tujuannya.

Entah bagaimanapun outcomenya nanti, upaya DJP patut diacungi jempol. Jarang sekali lembaga pemerintahan melakukan hal seberani ini untuk breaking the norms. Harapan saya ke depan, akan nada instansi-instansi pemerintah lain yang turut berinovasi dalam melayani kebutuhan masyarakat, bukan hanya membuat sistem online atau sosialisasi yang tidak jelas, yang tujuannya hanya demi menghamburkan anggaran.

** Artikel ini sebelumnya dimuat dalam buletin Reformedia edisi Bulan Oktober 2017